Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, ISI Yogyakarta telah mengadakan rapat evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan Itjen Kemristekdikti pada hari Rabu s.d Kamis, tanggal 6 s.d 7 Juni 2018 bertempat di Ruang Rapat 3 Gedung Rektorat ISI Yogyakarta.
Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Tim Reformasi Birokrasi ISI Yogyakarta serta dari Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti yang dipimpin oleh Bambang Sudarmaji, Se., MM. Dalam rapat ini dibahas mengenai evaluasi pembangunan Zona Integritas di ISI Yogyakarta, meliputi enam bidang proses, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
(dok.Sarjiman)
ID 
EN